Tangerang Selatan
Pesta politik di Tangerang Selatan menjelang pemilihan calon anggota legislatif ternyata semakin mendekati April 2014 semakin panas. Banyaknya calon dari berbagai partai politik yang bertarung dalam satu kuali besar ternyata sedikit demi sedikit menimbulkan friksi tersembunyi yang tidak transparans. Hal ini bisa dimaklumi dikarenakan sempitnya wilayah pemilihan, sedikitnya pemilih tetap serta membludaknya jumlah caleg dan partai peserta pemilu. Ragam permasalahanpun tidak luput dari pesta demokrasi ini. Mulai dari tidak siapnya beberapa caleg, informasi mundurnya beberapa caleg perempuan, serta caleg yang sama sekali tidak memiliki dana yang memadai bahkan dana minimum dalam rangka mempromosikan diri.
Informasi yang berhasil dihimpun sementara waktu ini diketahui beberapa caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Gerindra bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menopang hidup saja sulit apalagi memiliki dana untuk berpromosi.
Memang hak terpilih dan memilih tidak selamanya tergantung pada banyaknya jumlah dana yang dimiliki namun kita sadari realitas demokrasi di Indonesia masih di dominasi oleh pemikiran masyarakat yang melihat caleg dari sisi dikenal, terkenal serta memiliki dana.
Sulit rasanya menghilangkan pemikiran bahwa seorang caleg bisa menjadi anggota legislatif tanpa memiliki dana untuk berpromosi. Jangankan dalam pesta demokrasi dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ingin dikenal tetap membutuhkan dana untuk berpromosi. Tidak ada yang gratisan dalam hidup ini.
Selain itu juga jikalau seorang caleg tidak memiliki dana yang memadai untuk berpromosi dan dia menjadi anggota legislatif apakah ada jaminan bahwa caleg tersebut tidak akan korupsi? Yang sudah sukses dan memiliki harta berlimpah saja masih terindikasi “BERMAIN” apalagi yang masih kere dan belum memiliki harta berlimpah. Dikhawatirkan indikasi KKN akan semakin marak dan merajalela terutama di Tangerang Selatan jika semakin banyak caleg kere yang menjadi anggota legislatif.
Memang pada akhirnya semua tergantung pada RAKYAT dalam memilih namun bagi RAKYAT yang kemampuan ekonominya menengah kebawah hampir 90% berpikiran “Ada duit ente saya pilih”. Menyedihkan namun itulah realita yang terjadi bahkan di Tangerang Selatan tidak terkecuali.
Rakyat tidak dapat dipersalahkan jika berpikiran demikian. Penyebab utama adalah wakil rakyat kurang memiliki waktu yang cukup untuk turun menyapa pemilihnya setelah terpilih, sehingga rakyat merasa dikhianati dan dibohongi dengan janji-janji pada saat kampanye. Selain itu juga masih banyak sekali rakyat yang menaruh harapan pada wakil rakyat dalam melakukan perubahan, padahal tugas wakil rakyat hanya 3 yaitu anggaran, pembuatan peraturan / legislatif dan pengawasan. Keterbatasan ini terutama tugas pengawasan anggota dewan yang hanya bisa merekomendasikan hasil pengawasan kepada walikota namun tidak memiliki wewenang menindak langsung tidak sepenuhnya dipahami oleh rakyat. Sisi lain rakyat juga mengira bahwa proyek-proyek pembangunan yang terlaksana selama ini berkat jasa anggota dprd. Ini tidak sepenuhnya benar. Proyek-proyek pembangunan memang awal mulanya disiapkan danannya oleh wakil rakyat namun itu juga berdasarkan pengajuan yang telah dibuat oleh pemerintah kota beserta para skpd/dinas-dinas. Jadi sebenarnya wakil rakyat lebih banya mempelajari apa yang telah disodorkan dan ketok palu. Jadi setelah di ketok palu pemerintah kota yang melaksanakan bukan anggota dewan.
Namun apapun itu seharusnya seorang caleg itu bukan sekedar dikenal sebagai seorang politikus namun juga sebagai seorang rakyat yang bersahaja yang selalu membuka pintunya bagi siapapun.
Pembelajaran politik memang diperlukan akan tetapi kesadaran sosial yang tinggi terhadap lingkungan tidak kalah penting. Jika seorang caleg dapat lebih merakyat maka dia dikatakan sebagai caleg rakyat, namun jika seorang caleg ingin dihormati dan sulit ditemui maka dia sebagai caleg eksekutif yang sudah tentu sangat kecil kemungkinan mewakili suara rakyat.
0 komentar:
Posting Komentar