Secara moral pemerintah Indonesia setidaknya sudah terikat oleh amanat UUD 1945 dan oleh kesepakatan dalam MDGS, yang mempunyai kewajiban menurunkan jumlah orang miskin. Oleh karena itu berbagai program penanggulangan kemiskinan diluncurkan baik berupa jaminan sosial seperti Askeskin dan bantuan sosial seperti BOS untuk Pendidikan, BLT, JPS, PNPM-Mandiri.
Saya menganggap penurunan secara Signifikan apalagi menghapuskan terhadap angka kemiskinan di Tahun 2015 akan sulit untuk dicapai. Kalau kita lihat Trend penurunan jumlah Kemiskinan sejak Tahun 2000 hingga Tahun 2007 tidaklah terlalu Signifikan dan masih fluktuatif. Artinya dengan berpatokan Trend itu maka saya prediksikan jumlah kemiskinan akan tetap dan tidak banyak berubah.
Dalam hal ini jumlah kemiskinan yang kemudian dikalkulasikan dalam tabel dalam tahun 1998 hingga 2007 ini tidak menghasilkan peningkatan namun yang ada malah penurunan yang terjadi. Dari tabel tersebut terlihat sejak rezim SBY berkuasa Tahun 2004 penurunan kemiskinan selalu berada dibawah angka 1% dan pada Tahun 2006 malah terjadi kenaikan kemiskinan menjadi 1,78% dan pada Tahun 2007 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 1,17%. Dalam hal ini saya beranggapan bahwa terjadinya penurunan kemiskinan sifatnya adalah semu, karena bukan disebabkan oleh pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, melainkan karena interfensi Pemerintah melalui BLT. Dengan kata lain apabila BLT dihapus secara otomatis angka kemiskinan akan naik kembali. Kasus ini bisa dikatakan bahwa BLT hanyalah sebuah alasan utama dalam menurunkan jumlah kemiskinan.
0 komentar:
Posting Komentar