Proyek Pengadaan Sampul Pemilu 2014 Diduga Ada Permainan

Bandarlampung – Salah seorang calon rekanan lelang proyek pengadaan logistik sampul pemilihan umum legislatif 2014, merasa keberatan atas persyaratan yang diajukan panitia lelang. Sebab, salah satu persyaratan yang wajib dilengkapi peserta lelang yakni harus memiliki sertifikat International Organization for Standardization (ISO)/ manajemen K3.

Menurut calon rekanan yang minta agar namanya dirahasiakan ini menuturkan, untuk saat ini sertifikat ISO hanya dimiliki oleh perusahaan yang berskala nasional yang mengikuti lelang dengan nilai proyek diatas Rp5 miliar. Sehingga, dia menduga proyek senilai Rp2,9 miliar ini terindikasi adanya permainan antara panitia lelang dengan komisioner KPU Lampung. Karena, adanya pengistimewaan terhadap salah satu calon rekanan proyek sebagai pemenang tender. Dan beranggapan proyek pengadaan logistik pemilu legislatif 2014 ini bermasalah.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, proyek pengadaan dengan nomor dokumen 01.B.LS/PP-KPU.P/X/2013 senilai Rp2,9 miliar ini diikuti sekitar 104 perusahaan. Namun hanya enam perusahaan yang memenuhi persyaratan awal dan mengajukan penawaran. Perusahaan itu yakni CV. Graha Thalia, CV. Pratama Mandiri, CV. Kartika, CV. Tawakal, CV. Cahaya Intan dan PT. Peruri Wira Timur.

Ditengarai, dari keenam perusahaan itu, panitia pengadaan dari KPU Lampung mengistimewakan salah satu calon rekanan yang akan menjadi pemenang tender. Sebab, panitia memberikan persyaratan persyaratan khusus yang hanya dimiliki oleh salah satu dari enam perusahaan calon rekanan itu.

“Diduga lelang pengadaan ini hanya formalitas belaka. Karena saya menduga persyaratan itu sengaja dibuat karena panitia pengadaan telah menunjuk salah satu rekanan sebagai pemenang tender. Saya juga menduga komisioner KPU juga turut bermain dalam lelang itu,” kata dia, kemarin (23/10).

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Komisioner KPU Lampung, Edwin Hanibal, kemarin (23/10), melalui pesan singkatnya mengaku tidak tahu menahu terkait hal tersebut. Sebab, hal itu merupakan wewenang sekretariat dan panitia lelang.

“Komisioner aja baru diinformasikan kalau sudah ditenderkan. Padahal saya pokja logistiknya,” aku Edwin.

Edwin menambahkan, jika salah seorang rekanan merasa keberatan, seharusnya rekanan tersebut membuat surat pernyataan keberatan. Dan melaporkan jika memiliki bukti adanya keterlibatan para komisioner KPU Lampung. “Kalau dia tidak ada bukti, kami akan laporkan balik karena melakukan pencemaran nama baik. Sedangkan untuk persyaratan harus melampirkan sertifikat ISO dalam persyaratan itu saya tidak tahu,” tegas Edwin.

sumber : http://politik.kompasiana.com/2013/10/24/proyek-pengadaan-sampul-pemilu-2014-diduga-ada-permainan-604279.html