Hasil survey terbaru LSI rilisan tanggal 20 Oktober 2013 lalu yang hanya memposisikan Ketum PDIP Megawati dan Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) sebagai capres riil, dan mengesampingkan nama besar Gubernur DKI Joko Widodo yang nyata – nyata memiliki tingkat elektabilitas jauh lebih tinggi dari keduanya (45%; Cyrus Network, September 2013) jelas membuat para pendukung (lovers) Jokowi meradang, sementara para haters bertepuk kegirangan.
Sejumlah tulisan di media online termasuk di blog Kompasiana ini juga banyak yang mempertanyakan independensi plus keakuratan hasil survey LSI, bahkan sebagian to the point menilai kalau hasil survey kali ini adalah survey pesanan untuk mendongkrak sekaligus menggiring opini publik Pilpres 2014 seolah – olah hanya akan diikuti oleh dua capres head to head Mega versus ARB.
Dengan adanya dua capres saja, kemungkinan opini publik nantinya akan digiring untuk menjatuhkan pilihan kepada ARB, mengingat sudah bukan rahasia lagi, LSI adalah konsultan Partai Golkar, jadi wajar saja jika lembaga survey itu mengunggulkan ARB yang (kemungkinan besar) membiayai survey ini. Penggiringan opini publik sudah menjadi hal yang biasa bagi lembaga – lembaga survey yang dibiayai oleh pihak – pihak tertentu.
Sejumlah pengamat politik juga ikut unjuk pendapat terkait hasil survey LSI yang menafikan keberadaan Jokowi yang dalam beberapa hasil survey terakhir (minus LSI) selalu menempatkan posisi teratas dengan raihan antara 32% hingga 45%, disusul Prabowo pada peringkat kedua dengan raihan antara 14% hingga 20%, jauh mengungguli capres riil versi LSI, Mega dan ARB.
Pengamat Politik UGM, Ari Dwipayana mengatakan bahwa survey LSI terkesan tendensius, sebab survey memisahkan kandidat potensial dalam keranjang yang lain sehingga akan mempengaruhi opini terhadap kandidat tertentu. Dengan meletakan Jokowi dan Prabowo di keranjang lain, maka peta pertarungan dalam Pilpres 2014 seolah – olah hanya ada dua kandidat, Mega versus ARB, dan ini jelas mempengaruhi penilaian pemilih, sebab pemilih hanya diberi dua pilihan. (SM; hal2; 22/10/2013)
Jusuf Suroso dari Soegeng Surjadi Sindycate (SSS) menyatakan bila PDIP ingin menang dalam Pemilu Legislatif 2014 harus segera menetapkan Jokowi sebagai capresnya, karena hal ini akan berkorelasi positif terhadap perolehan suara PDIP yang dalam beberapa hasil survey terakhir angkanya masih di bawah 20%. Keyakinan Jusuf ini didasari bahwa Jokowi tidak hanya didukung oleh kalangan PDIP saja, melainkan oleh massa mengambang ataupun massa parpol lain yang simpati kepadanya. Bila ini dilakukan, perolehan suara PDIP bisa meningkat tajam melewati ambang batas presidential treshold 20% suara nasional, sehingga tidak perlu repot – repot harus menggalang koalisi dengan partai lain. (SM; hal2; 22/10/2013)
Soal Jokowi, sekarang kembalinya 100% kepada DPP PDIP. Partai pimpinan Megawati ini harus segera mengambil sikap tegas, apakah akan menangkap peluang bagus ini, atau hanya ingin berkutat pada masalah kader lama versus kader baru, orang dalam versus orang luar dan keluarga versus non keluarga. Kalau masih berkutat pada masalah – masalah tersebut, Jokowi bisa keburu dipinang orang lain. Kalau PDIP ragu mencapreskan Jokowi, ya minimal harus berani menempatkan pada posisi cawapres. Jokowi memang fenomenal baik bagi lovers maupun haters.
Pilpres memang rakyat yang memilih langusng tapi partai politik yang menentukan dan menetapkan kandidatnya. Keputusan partai politik sering tidak bersinergi dengan rakyat / konstituen yang (konon) diwakilinya dan itulah Indonesia… Untuk para lovers bersabarlah, untuk para haters jangan keburu jumawa, orang bilang “Belanda Masih Jauh” dan senyatanya ini baru perang opini, perang sesungguhnya nanti 2014. (Agam; 22 Oktober 2013)
Salam Kompasiana !
0 komentar:
Posting Komentar